Rekonsiliasi Duo HMI ?

Wah,..... rupanya setelah diskusi duo-HMI ini marak sekitar akhir tahun 2005 lalu, kini diskusi ini kembali marak seiring dengan diadakannya kongres HMI di makassar.

pada kongres HMI-MPO di Palu bulan Agustus yang lalu, pembahasan mengenai nama ini memang sempat memakan waktu banyak dan perbenturannya cukup keras. waktu itu, temen-temen dari Badko Inbagbar yang pada awalnya penuh semangat mengusulkan perubahan peresmian nama HMI-MPO dalam AD/ART HMI sempat ciut asa gara-gara di "tuduh" akan menyelewngkan HMI". Lebih parah lagi, ada yang sempat penuduhnya sebagai peserta penyusup dengan pesanan dari luar : merusak HMI dari dalam.

Setelah berdebat amat lama, akhirnya sang palu sidang kembali mengesahkan nama HMI saja (bukan HMI-MPO) sebagai nama resmi organisasi HMI-MPO itu. Konsekuensinya, sebagaimana di katakan Bang Ubed, .... dalam kop surat, publikasi, dan sebagainya HMI-MPO masih memakai nama HMI, sebagaimana yang di pakai oleh HMI sebelahnya.
(Tapi jangan kuatir Bang.... biasanya para pengurus besar kalau konferensi pers pake nama HMI-MPO, sehingga dimuatnya juga pake HMI-MPO. Waktu kita ngurus Aceh, meski menyelahi AD/ART kita juga pake nama resmi posko kita dengan nama Posko HMI-MPO, demikian juga untuk surat-surat yang kita kirimkan ke jaringan di sana).

Sampai di sini saya sepakat dengan Bang Ubed.....
Selama ini HMI-MPO selalu ambigu. Dalam hal identitas diri, HMI-MPO paling tidak tegas dan berpijak pada dua kaki. Kalau ketemu alumni HMI yang tua atau melobi birokrasi, mereka pake' HMI (saja), lalu kalo aksi dan publish media maunya pake nama HMI-MPO. Bahkan kalau tertulisnya pake HMI (saja) kadang marah dan menuduh wartawanya kurang informasi dan gak tahu sejarah. atau kadang ada yang mendudu :"waah... ini pasti wartawannya alumni Dipo (seenaknya saja menuduh !) hehehe.. :)

Mustinya sudah sejak dulu HMI-MPO menyadarai ke-ambigu-an ini, dan segera menegaskan diri bahwa dirinya adalah HMI-MPO. ya... HMI-MPO yang lahir dari pergulatan generasi muda HMI tahun 80-an yang berusaha melakukan pembaharuan di HMI. lahir tahun 1986 dan punya ikatan sejarah dengan HMI yang lahir tahun 1947.

Namun agaknya, kebanyakan generasi MPO masih memberatkan dirinya dengan sejarah besar HMI itu. Satu sisi mereka berusaha melakukan identifikasi diri sebagai generasi yang independen dan progresif-revolusioner, namun di sisi lain mereka masih juga takut untuk 'tidak' dikatakan sebagai pewaris sejarah HMI. Perdebatan mereka masih lebih sengit ketika membicarakan tema "HMI asli dan HMI palsu" di banding perdebatan pengenai persoalan ummat (rakyat).

Klaim mengenai HMI asli dan HMI palsu ini terus-menerus menjadi hantu yang menggelayuti perjalanan kedua HMI, HMI (Dipo) dan HMI-MPO. Pertanyaannya, yang manakah HMI yang asli itu ? Bertolak dari sini saya ingin melihat perdebatan ini dalam dua ukuran.

yang pertama, adalah ukuran legalitas. Jelas, dengan parameter ini HMI-MPO adalah HMI yang ilegal alias tidak legal, dan HMI (Dipo) adalah HMI yang legal. Dari kaca mata negara, sudah jelas, HMI (Dipo) adalah HMI yang secara legal dan sah tercatat di departemen kehakiman sebagai salah organisasi mahasiswa yang sah. dari kaca
mata sejarah, pasca kongres HMI di Padang, HMI (dipo)-lah yang secara resmi melanjutkan ketetapan-ketetapan kongres itu. Sedangkan HMI-MPO adalah organisasi bentukan baru yang lahir dari para aktivis HMI (juga) dan di di resmikan di melalui kongresnya di Yogyakarta (setelah kongres HMI di Padang itu). Jadi harus di akui, sampai saat ini HMI-MPO tidak legal.

Kedua, ukuran legitimasi. Dalam perjalanan sejarahnya semenjak tahun 80-an sampai sekarang, HMI-MPO telah membuktikan dirinya sebagai sebuah entitas yang punya makna, eksis dan bahkan memberikan kontribusi sosial. Lebih lanjut, eksistensi HMI-MPO bahkan punya identitas khas yang berbeda dengan organisasi lainnya (termasuk
dengan HMI-Dipo) sehingga akhirnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat, khususnya Indonesia. Jelas, dengan Identitasnya sebagai organisasi independen yang pernah punya track record melawan rezim lalim, HMI-MPO tidak diragukan lagi legitimasinya sebagai salah satu
organisasi mahasiswa tingkat nasional.

Dari kedua perspektif tersebut maka kita dapat menarik benang merah bahwa HMI-MPO adalah organisasi yang meskipun tidak legal (dari kaca mata negara) namun "legitimate" di hadapan bangsa Indonesia. Lalu mengapa HMI-MPO masih berkubang pada polemik "HMI asli dan HMI palsu ?".

Oleh karena itu, saya 100% spakat dengan ide dari Bang Ubed : segera legalkan saja HMI-MPO. HMI-MPO sudah punya legitimasi dan hanya tinggal satu langkah lagi, terlegalisasi.

By : Buddy